Pemerintah Mengabaikan Undang-Undang

Pemerintah Mengabaikan Undang-Undang

Dalam Penyediaan Bibit Unggas Berkualitas & Bebas Penyakit

Semua bibit yang dijual kepada konsumen, tidak boleh mengidap penyakit. Hal ini telah ditetapkan dalam UU serta Kepmen dimana Pemerintah ditugaskan untuk membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan. Disamping itu setiap perusahaan yang melakukan pemasukan dan atau pengeluaran hewan, produk hewan dan atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan. Memperhatikan ketentuan UU diatas, kenyataan di lapangan dan hampir semua Breeding Farm (BF) di Indonesia telah terkena penyakit AI (Avian Influenza-Flu Burung) dari sejak GPS dan PS sehingga banyak BF yang melakukan culling di kandangnya dan banyak telur tetas dijadikan telur konsumsi (sangat berbahaya bagi konsumen telur). Kejadian ini ditutupi oleh para Breeder bahwa sesungguhnya sumber AI itu ada dikandang para perusahaan BF.

Kejadian AI yang terjadi di BF selama ini tidak terekspose dan sangat nyata ditutup-tutupi untuk mempertahankan opini bahwa penyakit AI yang ada selama ini ada pada sektor 3 dan 4 yaitu peternakan rakyat dan pemeliharaan ayam kampung masysrakat. Dampak dari pembuatan opini pada sector 3 dan 4 selama ini yang terkena AI banyak unggas masysrakat terutama ayam kampung di musnahkan, sehingga terjadi kerugian yang cukup besar pada masysrakat, serta asupan protein yang kurang di masysrakat. Hal ini dapat berjalan kerena pemerintah cq. Kemeterian Pertanian melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit AI secara partial dan nyata melindungi perusahaan besar BF sehingga kasus masyarakat yang terkena suspec AI dijadikan opini publik serta memperkuat penetapan bahwa AI adalah hanya berasal dari sektor 3 dan 4 serta sektor 1 dan 2 dengan bio security yang baik adalah aman dari AI, padahal sektor 1 dan 2 itulah biang penyakit AI di Indonesia lalu menular kepada unggas masyarakat. Selama ini opini yang dibentuk seolah-olah peternakan di masyarakatlah yang bermasalah dengan AI sehingga banyak unggas masyarakat yang dimusnahkan secara paksa.

Ancaman Karkas Unggas Impor Paska Budaya Karkas Dingin

Ancaman Karkas Unggas Impor Paska Rantai Dingin

Perda DKI No.4 Tahun 2007

(Ashwin Pulungan)

Kebisaan masyarakat konsumen Indonesia mengkonsumsi ayam segar berupa ayam baru dipotong adalah kebiasaan yang dapat dijadikan suatu kemampuan daya tahan pasar Nasional terhadap kemungkinan serangan daging ayam impor beku. Budaya konsumsi ini sangat perlu dipertahankan diseluruh Indonesia. Berlakunya UU No.18 Tahun 2009 serta adanya pemahaman yang salah dibanyak kalangan mengenai Flu Burung (AI), mengakibatkan bermunculannya aneka Perda yang melarang transportasi ayam hidup pada suatu daerah seperti Perda DKI No.4 Tahun 2007.

Jangan senang dahulu atas dikabulkannya beberapa Pasal tentang kaidah Internasional mengenai zona menjadi negara pada pasal 59 ayat 4 dan Pasal 68 ayat 4 UU No.18/2009 oleh MK (Mahkamah Konstitusi) pada 27 Agustus 2010. UU No.18/2009 harus direvisi total karena memarginalkan serta membangkrutkan usaha budidaya peternakan rakyat dan mengutamakan usaha budidaya para perusahaan besar PMA integrator. Padahal kita ketahui bersama bahwa budidaya peternakan rakyat telah berjasa mensosialisasikan konsumsi protein ayam ras dimasyarakat sejak program pemerintah Inmas-Bimas unggas dizaman pemerintahan Soeharto. Setelah bisnis unggas berpotensi dan perputaran uang secara Nasional telah mencapai Rp. 120 Trilliun per tahun dengan UU No. 18/2009 sepenuhnya usaha bisnis unggas Nasional diserahkan kepada investasi asing.

Usaha Perunggasan Nasional Yang Terjajah

Swasembada Ayam & Telur Kok Terjajah

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, BAMBANG IRAWAN

Petani dan peternak mestinya menjadi subjek agenda utama Menteri Pertanian. Karena kalau petani dan peternak sudah sejahtera, maka bisa dibilang 2/3 penduduk negeri telah terentaskan dari kemiskinan. Sayang, kenyataan berbicara lain.

Saat tahun lalu Presiden SBY memilih Suswono sebagai Menteri Pertanian (Mentan) dengan harapan mampu melebihi Mentan terdahulu. Harapan penegakan integritas akhlakul karimah pun tinggi untuk membenahi belasan ribu birokrasi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang bermental, berperipikir dan berperilaku suka melahap proyek, suka “narsis” kekuasaan saat di jalur otorisator; bahkan kerap menjadikan petani dan peternak bukan subjek pertanian, tapi sebagai objek jualan beragam proyek berhala. Namun, harapan itu mendadak kempis, begitu sang Mentan dari PKS itu menyatakan bahwa Indonesia sudah swasembada ayam dan telur, yang dikutip banyak media.

Kartelisasi Unggas Merampas Konsumen Nasional

-->

Kenaikan Harga Pakan Tidak Tepat

Kamis, 26 Agustus 2010

Bandung, Kompas - Rencana kenaikan harga pakan yang diungkapkan perusahaan pakan ternak dinilai sangat tidak tepat dengan kondisi saat ini. Selain harga pakan dinilai sudah sangat tinggi, masa menjelang Lebaran juga dapat memicu kenaikan harga daging.

Menurut peternak di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Waryo Sahru (47), Rabu (25/8), rencana perusahaan pakan akan memicu kenaikan harga daging. Saat ini harga daging ayam di tingkat pedagang sekitar Rp 30.000 per kilogram. Harga itu diperkirakan mulai naik sejak H-7 Lebaran atau 3 September, dan bisa mencapai Rp 35.000 per kg. Sebelum bulan puasa, harga daging ayam masih sekitar Rp 22.500 per kg.

Perusahaan pakan ternak berencana menaikkan harga pakan Rp 100-Rp 200 per kg. Harga itu diprediksi naik setelah Lebaran. Harga pakan ayam di Jabar saat ini sudah dianggap tinggi, yakni sekitar Rp 5.000 per kg.

"Padahal, kondisi sekarang saja sudah membuat banyak peternak gulung tikar. Saat ini jumlah peternak ayam di Jabar kurang dari 5.000 orang," kata Waryo.

Sebelum lima tahun lalu, jumlah itu masih sekitar 10.000 peternak. Keuntungan yang diperoleh peternak pun sangat minim. Menurut Waryo, biaya produksi saat ini mencapai Rp 14.000 per kg, sedangkan harga ayam di tingkat peternak hanya Rp 15.000 per kg.

Waspadai Organisasi Unggas Rekayasa PMA

-->

Pemerintah dan DPR

Harus Mewaspadai Organisasi Unggas Rekayasa

Oleh Perusahaan PMA integrator

Usaha perunggasan Nasional sekarang ini telah dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan PMA dan telah menguasai 70-80% pangsa pasar Nasional. Hal ini mengambarkan secara nyata bahwa pemain atau masyarakat yang memanfaatkan potensi unggas Nasional adalah masyarakat perusahaan komersial PMA. Peran serta masyarakat rakyat peternak kecil sudah berakhir dan tamat. Oleh karena itu para perusahaan PMA sekarang ini dalam politisasi ekonomi unggas, mengatas namakan masyarakat peternak yang seolah olah peternak kecil yang melibatkan masyarakat banyak masih berjalan usahanya dan menikmati hasil dari ekonomi unggas.

Organisasi perunggasan yang selalu mengatas-namakan masyarakat seperti FMPI (Forum Masyarakat Perunggasan Indonesia) adalah organisasi perunggasan bentukan dan underbow tidak langsung perusahaan PMA untuk dijadikan organisasi alat konspirasi ekonomi unggas. Hal ini dilakukan mereka adalah untuk diketahui Pemerintah dan DPR yang seolah-olah FMPI itu mewakili seluruh aspirasi peternak di Indonesia. Ketua FMPI adalah sdr. Don P. Utoyo adalah seorang pensiunan DEPTAN-RI yang sangat loyal menyiapkan dirinya bersama FMPI sebagai bumper-tameng para perusahaan PMA integrator saat ini. Don P. Utoyo sewaktu menjadi pegawai negeri di DEPTAN menjabat sebagai salah seorang Direktur yang selalu patuh kepada para perusahaan PMA bila ada permasalahan yang berhadapan dengan para peternak rakyat. Rutinitas perilaku pemerintah di DEPTAN, permasalahan peternakan rakyat ditampungnya pada saat itu, sementara selesai acara penampungan permasalahan, mereka (para pejabat Deptan) melakukan lobby yang intim serta akrab dengan para pengusaha PMA integrator.

Pemerintah Tak Berdaya Atur Perunggasan Nasional

-->

Bibit ayam DOC sulit dibeli peternak dan Mahal

Pada akhir Juni 2010

Bibit anak ayam/DOC saat ini menghilang serta harga naik, kondisi sekarang, sangat parah karena DOC mahal dan juga langka, sehingga peternak tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya banyak peternak telah gulung tikar. Menghadapi bulan puasa dan Idulfitri, saat ini banyak peternak rakyat sudah mulai berancang-ancang dan mempersiapkan kembali mengisi kandang dan sedikit berspekulasi. Hanya saja, kendala yang dihadapi peternak adalah kurangnya pasokan DOC. Yang terjadi saat ini, bukan hanya kurang pasokan, harga DOC sekarang juga naik mencapai Rp 4.500,- per ekor.

Kondisi ini telah terjadi dalam beberapa pekan yang lalu saat ayam penan cenderung naik, Sebagai perusahaan yang menguasai pangsa pasar Nasional, PMA integrator terbesar mengkatrol harga DOC dengan cara membeli dan memborong DOC dari beberapa Breeding Farm dengan harga diatas pasaran dan saat ini dia berani membeli Rp.4.500,-/ekor padahal harga pasar DOC Rp.4.200,-. PMA integrator terbesar ini benar-benar menjadi PMA predator untuk kuasai dan memonopoli bisnis perunggasan nasional yang beromset lebih dari Rp.120 Triliun. Posisi seperti ini dimanakah Pemerintah yang dikuasakan menjalankan UU ? Kemudian dimanakah KPPU yang diberi amanat untuk melaksanakan UU No.5 Tahun 1999 ? PMA ini juga termasuk perusahaan yang mengkatrol harga daging ayam karkas dikonsumen s/d Rp.30.000,-/kg. Mereka membuat seperti ini adalah sebagai politisasi mensiasati strategi untuk dapat memasukkan daging ayam impor dari negaranya, yaitu khusus daging ayam ex Thailand yang nantinya memanfaatkan Permen Mentan/Pemerintah untuk diijinkannya impor daging ayam bagi “program ketahanan pangan” (program yang labil) terutama menjelang periode momentum hari raya Idul Fitri.

Peternakan Rakyat dihancurkan oleh PMA integrator

-->

INVESTASI BUDIDAYA PANGAN

Berkacalah dari Bisnis Ayam Ras

Kompas, Rabu, 28 April 2010

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- Wakil Presiden Boediono tampak bersemangat menggandeng swasta, baik nasional maupun asing, dalam usaha budidaya tanaman pangan. Sejumlah aturan diciptakan dalam waktu relatif cepat untuk mendukung hal itu sehingga terkesan tergesa-gesa.

Aturan itu mulai dari Undang-Undang No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, hingga Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

Keinginan pemerintah menggandeng swasta dalam budidaya pangan menimbulkan reaksi. Pasalnya, pangan merupakan komoditas strategis yang menentukan isi perut rakyat Indonesia.

Dibukanya peluang swasta masuk dalam usaha budidaya pangan polanya tidak jauh berbeda dari masuknya swasta ke bisnis ayam ras pedaging dan petelur.

DISNAK JABAR melakukan kebohongan Publik

-->

Disnak Bantah Peternakan Ayam Jabar Terpuruk

(PPUI : Inilah model kebohongan pejabat di daerah)

Rabu, 19/05/2010 - 15:40 dari Web Disnak Jabar.

BANDUNG, (PRLM).- Pertumbuhan usaha peternakan ayam rakyat di Jabar berada dalam kondisi baik. Bahkan, di sejumlah daerah, seperti Ciamis, pertumbuhan industri peternakan ayam yang dimiliki rakyat mandiri, berkembang pesat, seiring dengan bertambahnya permintaan kebutuhan daging.

PPUI menjawab : Ini adalah pernyataan yang asal bunyi demi mempertahankan jabatan dan sangat gamblang bahwa Dinas Peternakan Jabar tidak pernah melihat kenayataan dilapangan. Ini merupakan kebohongan Publik. Pejabat di daerah harus berbicara berdasarkan bukti nyata dilapangan. Wartawan yang menulisnya juga tidak melakukan kros cek terhadap peternak mandiri atas pernyataan si Kepala Dinas Peternakan Jabar. Bagaimana peternak mandiri bisa bertahan di pasar menghadapi produksi perusahaan PMA dipasar tradisional dan peternak rakyat tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan PMA selama peternak rakyat tidak memiliki usaha terintegrasi yang sama. Dalam hal ini pemerintah harus ada komitmen membantu usaha peternakan rakyat menjadi terintegrasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa pembibitan sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Maka, sebagai bukti tanggung jawab pemerintah seyogianya menjalankan program dan kebijakan yang bersifat insentif. Tanpa program dan kebijakan itu peternakan rakyat tidak akan menjadi peternak yang mampu ekspor dan berdaya saing karena selama ini peternak rakyat hanya membudidaya.

Dinas Pet Jabar : "Peternak ayam di Jabar tidak terpuruk. Di berbagai daerah, pertumbuhannya sangat pesat. Di Ciamis saja ada sekitar 12 ribu peternak saat ini. Jumlah ini akan terus bertambah karena permintaan daging juga terus meningkat," kata Kepala Dinas Peternakan Jabar Kusmayadi Tatang Padmadinata, kepada "PRLM" di Bandung, Rabu (19/5), merespons tudingan bahwa industri peternakan rakyat di Jabar saat ini terpuruk akibat pasar ternak saat ini dikuasai industri besar. Industri besar ini dituding menjadi penyebab harga ayam di pasaran turun. Pasalnya, pengusaha peternak besar dapat memangkas biaya produksi seminimal mungkin untuk memaksimalkan keuntungan yang diraih.

Didasari UU 18/2009 Usaha Unggas Sudah Kategori Industri

-->

Omzet Usaha Perunggasan Rp.120 T/Tahun

Pantas dikenai PPN oleh Kemenkeu

Pada saat berlakuknya UU No.18 Tahun 2009 situasi usaha perunggasan Nasional berubah menjadi suatu usaha yang tadinya dilakukan oleh banyak peternak rakyat, kini beralih kepada usaha perunggasan yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu wadah perusahaan peternakan. Alasannya adalah untuk mendapatkan kemampuan efisiensi yang maksimal. Kenyataannya harga produk unggas berupa telur dan daging ayam sangat mahal dikonsumen. 

Integrasi yang diharapkan Pemerintah dalam usaha perunggasan Nasional tidak tercapai, karena selama ini para perusahaan PMA terintegrasi telah terbiasa dengan melakukan kejahatan ekonomi berupa Kartel dan Monopoli usaha yang nyata telah banyak mematikan usaha peternakan rakyat. Kebiasaan Kartel dan Monopoli inilah yang menyebabkan mahalnya harga produk unggas sehingga keuntungan besar ini dinikmati oleh para perusahaan PMA.

PMA Unggas Lakukan Dumping di Indonesia

-->

PMA Unggas Melakukan Dumping di Pasar Indonesia

Harga ayam kembali turun (14 April 2010) padahal populasi DOC Nasional kurang. Situasi ini direkayasa para perusahaan integrator (tergabung dalam GAPPI) melakukan praktek dumping dimana harga ayam panen ditekan serendahnya. Sehingga ayam panen dari peternakan rakyat dan peternak diluar jaringan usaha integrator dihancurkan harganya. Selanjutnya disamping harga ayam panen yang di dumping/dihancurkan, harga bahan pokok usaha peternak seperti harga DOC dinaikkan dari Rp. 3.900,- menjadi Rp. 4.000,-/ekornya juga harga pakan dinaikkan dari Rp.4.500,- menjadi Rp. 4.900,-/kg (Harga yang sangat mahal bagi peternak rakyat) dalam posisi harga jagung turun pada Rp. 2.000,-/kg (panen raya petani dan juga petani jagung selalu ditekan). Usaha peternakan unggas saat ini tidak ada kepastian harga panen usaha unggas seperti bermain judi dan Pemerintah tidak berbuat sama sekali untuk mensolusinya. Padahal ada anggaran APBN 2010 di Dirjen Peternakan untuk Alokasi Dana Peningkatan Kesejahteraan Petani Peternak Rp 445.877.000.000,- (47,40 % APBN) tentu sektor perunggasan untuk peternak rakyat ada dananya.

UU No.18 Tahun 2009 Batal Secara Hukum

-->

UU No.18 Tahun 2009 di Peternakan Yang Memihak PMA   Asing Dan Sangat Amburadul

(UU ini telah batal demi hukum atas Pasal 44 ayat 4 vs Pasal 47 ayat 5)

Jalan panjang proses lahirnya UU No.18 Tahun 2009 yang disebut-sebut oleh para pejabat Pemerintah, Menteri Pertanian Anton Apriantono (saat ini sudah mantan) serta para guru besar di Perguruan Tinggi (PT) IPB, adalah jalan panjang yang kenyataannya berjalan ditempat. Ini adalah suatu bentuk kebohongan publik. Para pembohong yang berkedok pemimpin dan tokoh peternakan ingin memperlihatkan betapa hebat dan dalam serta apiknya Pasal demi Pasal serta telah melalui kajian yang matang dan dalam serta akurat tentang permasalahan peternakan di Indonesia yang telah tertuang dalam RUU. Pada kenyataannya UU No.18/2009 ini adalah UU yang sangat amburadul isinya dan bahkan beberapa pasal yang saling bertentangan.

Pernyataan yang mengatakan bahwa UU No.6 Tahun 1967 sudah tidak relevan lagi adalah pernyataan yang sangat tidak berwawasan. Justru UU No.18/2009 inilah yang sangat tidak relevan bahkan merupakan UU yang anti ekonomi rakyat serta mengutamakan investor besar asing. Dikatakan oleh mantan Mentan RI Sdr.Anton Apriyantono bahwa UU No.18/2009 lebih lengkap dan luas. Bagi investor asing tentu lebih lengkap dan luas, akan tetapi bagi ekonomi rakyat sebaliknya. Negara ini adalah rakyat yang punya, seharusnya ada segmentasi pasar dimana pasar Dalam Negeri diperuntukkan seluas-luasnya bagi hasil produksi peternakan rakyat dan perusahaan PMA bias mengambil porsi bisnis SAPRONAK-nya dan ekspor.

Cabut Segera Perda DKI No.4 Tahun 2007

-->

Cabut Segera Peraturan Daerah (Perda) No.4/2007 DKI-Jakarta

Tentang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peredaran Unggas

Merupakan Diskriminasi Perdagangan

Pada terbitan Kompas 27/3 : DPRD DKI akan kaji ulang Perda No.4/2007 yang melarang ayam hidup masuk wilayah Jakarta. Hal ini dapat terjadi karena banyak dari berbagai kalangan terutama para pedagang unggas me­reka beralasan, kebijakan itu hanya memunculkan monopoli usaha oleh perusahaan PMA terbesar yang telah memiliki RPA (Rumah Potong Ayam) didalam wilayah DKI-Jakarta dan merugikan para pedagang ayam dan peternak ayam.

Gubernur Jakarta Fauzi Bowo (si Kumis) menegaskan bahwa rencana relokasi unggas bukan baru sekarang. Relokasi unggas ini merupakan pelaksanaan dari Perda No 4 Tahun 2007 mengenai relokasi unggas.

Pemprov DKI berencana memindahkan seluruh pemotongan ayam pedagang ke lima lokasi resmi yang tersebar di wilayah Jakarta yakni RPA Rawakepiting di Kawasan Industri Pulogadung, RPA Pulogadung di Jl Palad, dan RPA Cakung di Jl Penggilingan (Jakarta Timur), RPA Kebun Bibit di Petukanganutara, Jakarta Selatan dan RPA Ekadharma di Jl Ekadharma, Srengseng, Jakarta Barat.

PMA Boleh Membudidayakan Unggas

-->

PMA diperbolehkan Membudidayakan Unggas Komersial

-->

Pemerintah harus membuka impor daging unggas

Ditulis oleh : Ashwin Pulungan

Jakarta, 25 Januari 2010

Setelah disyahkannya UU No.18 Tahun 2009, maka sekarang ini para perusahaan integrator PMA/PMDN berpacu membuka serta membangun kandang-kandang komersial dimana disaat berlakunya UU No.6 Tahun 1967 budidaya unggas komesial diutamakan kepada usaha komersial peternakan rakyat.

Sebelum disyahkannya UU No.18 Tahun 2009, para perusahaan PMA dan PMDN bila ingin memiliki usaha budidaya komersial, mereka melakukannya dengan cara bermitra dengan para peternak rakyat yang sudah bangkrut. Dengan berlakunya UU No.18 Tahun 2009 maka para perusahaan integrator yang telah memiliki usaha Breeding Farm (BF), pabrik pakan, sekarang mereka memiliki kandang-kandang komersial budidaya disamping itu, mereka membangun pabrik pengolahan hasil produk unggas serta market termasuk pasar tradisional dimana sebagai pasarnya para peternak rakyat selama ini telah dikuasai PMA. Dalam posisi ini, peluang usaha dari peternakan rakyat saat ini sangat kecil dan dipastikan tidak akan bisa bertahan lama.

Pelanggaran UU No.5/1999 di Perunggasan Nasional

--> -->

Kejahatan Monopoli & Kartel Perunggasan

Masih Berlanjut Sampai Saat ini

Ditulis oleh : Ashwin Pulungan

Jakarta, 14 Januari 2010

Persaingan usaha tidak sehat serta usaha yang dijalankan secara monopoli & kartel adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999. Bagaimana bila kejahatan ekonomi ini dilakukan oleh perusahaan PMA tidakkah ini sangat berbahaya bagi kelangsungan ekonomi bangsa Indonesia ? Kita mengundang penanaman modal asing ke Indonesia akan tetapi mereka PMA ini mematikan usaha rakyat yang telah lama berjalan dan berlangsung tidakkah ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat dan bangsa ?

Selama berjalannya ekonomi unggas Nasional terhitung sejak pada kisaran tahun 1972, sudah terjadi gonjang-ganjing usaha perunggasan menuju tahun-tahun selanjutnya dengan kualifikasi kejahatan ekonomi unggas yang terus meningkat. Yang sangat sering terjadi adalah harga bahan baku budidaya unggas seperti harga DOC yang naik diserta harga pakan yang juga naik disaat menjelang 30 hari akan panen, harga ayam panen dikandang peternak rakyat harganya jatuh antara BEP dan dibawah BEP sehingga peternak merugi. Pada periode budidaya selanjutnya, bisa terjadi harga DOC turun secara serempak disemua perusahaan BF (Breeding Farm) disertai harga pakan yang belum turun sehingga peternak rakyat mengurangi kapasitas kandang sesuai dengan kemampuan keuangannya. Pada saat panen, harga panen dikandang peternak selalu tidak dapat diprediksi tepat dan yang selalu terjadi adalah harga panen yang jatuh dan merugi. Hal in dapat terjadi karena tidak berfungsinya Depertemen Pertanian bersama perangkat UU-nya yang tidak dijalankan oleh aparat pemerintah.