Kamis, 09 September 2010

Usaha Perunggasan Nasional Yang Terjajah

Swasembada Ayam & Telur Kok Terjajah

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, BAMBANG IRAWAN


Petani dan peternak mestinya menjadi subjek agenda utama Menteri Pertanian. Karena kalau petani dan peternak sudah sejahtera, maka bisa dibilang 2/3 penduduk negeri telah terentaskan dari kemiskinan. Sayang, kenyataan berbicara lain.


Saat tahun lalu Presiden SBY memilih Suswono sebagai Menteri Pertanian (Mentan) dengan harapan mampu melebihi Mentan terdahulu. Harapan penegakan integritas akhlakul karimah pun tinggi untuk membenahi belasan ribu birokrasi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang bermental, berperipikir dan berperilaku suka melahap proyek, suka “narsis” kekuasaan saat di jalur otorisator; bahkan kerap menjadikan petani dan peternak bukan subjek pertanian, tapi sebagai objek jualan beragam proyek berhala. Namun, harapan itu mendadak kempis, begitu sang Mentan dari PKS itu menyatakan bahwa Indonesia sudah swasembada ayam dan telur, yang dikutip banyak media.


Mentan jabatan politis. Jadi, wajar bila sikap kritis harus cepat disorongkan kepadanya, karena ucap-tindaknya jelas akan berdampak dan berbias ke mana-mana, termasuk ke sentra pergerakan peternakan bumiputera di pelosok kampung negeri ini. Mereka prihatin, belum juga lama jadi Mentan, peternak bumiputera merasa mulai dipunggungi Mentan.

Bila ucap itu dari Menteri Perdagangan (Mendag), mungkin terasa lebih pas dan boleh karena Mendag memang mengurusi komoditas dagang, termasuk ayam dan telur. Mendag tidak mengurus petani atau peternak. Yang mengurus mereka adalah Mentan.


Pernyataan “pedagang” itu persis sama ketika ratusan tahun lalu VOC (firma dagang Belanda) menjajah negeri ini berabad-abad dan menyatakan nusantara ini telah swasembada rempah, teh, karet, dan lainnya. Bahkan menjadi produsen terbesar di dunia.


Namun kalau ditelisik, apakah petani rempah, teh, karet dan lainnya jadi subjek utama VOC dan Belanda. Sama sekali tidak! Mereka hanya objek dan faktor produksi pertanian penjajah. Apakah para petani saat itu sudah swasembada dan sejahtera? Bisa dipastikan tidak. Mereka tetap miskin, karena mereka hanyalah kuli, bahkan pekerja rodi di tanah mereka sendiri. Keringat dan darah mereka hanya membuat Belanda jadi makmur, kaya dan sejahtera hingga kini; bahkan ber-“multiplier effect” ke masa datang.


Mari telisik dan menelaah fakta bisnis ayam dan telur. Hingga kini, nilai tambah bisnis ternak ayam dan telur Indonesia hanya dinikmati sekelompok kecil perusahaan ternak skala besar (integrated farming) yang secara oligopoli dan kartel menguasai bisnis dari hulu (industri bahan baku pakan, industri pakan ternak, parent breeding, breeding farm, hatchery, DOC, obat ternak, vitamin, dll), ternak unggas niaga (commercial farm), pedagang besar unggas, dan rumah potong hewan (slaughter house), serta food processing, hingga merasuk di bisnis hilir (retailer, fast food, restoran, dll).


Mari telisik dan perhatikan data dari beberapa sumber, termasuk FAO tentang Indonesia. Cermati data komposisi persentase ongkos produksi rata-rata ternak ayam. Pakan 70-81,7 persen. Obat dan vaksin 4,7 persen. Tenaga Kerja 2,8 persen. Energi dan air 2,7 persen. Kuri/DOC/lainnya 8,1 persen.


Karena ongkos pakan ternak paling besar (70-81,7persen ), mari telisik dan kritisi bahan bakunya. Jagung 50 %. Soybean meal 18 %. Rice bran 15 %. Wheat pollard 5 %. Fish meal 3 %. Pape seed meal 3 %. Fat/Oil 1 %. Lainnya 5 %. Kritiklah mana yang local content yang menyejahterakan bumiputera? Atau mana yang menghambur-hamburkan devisa?


Jagung adalah komponen terbesar pakan ternak (± 50%). Sayangnya, penghasil jagung pakan ternak terbesar adalah kelompok perusahaan oligopoli/kartel. Para petani hanyalah plasma rodi semata disaat jagung dipanen petani, harga dijatuhkan perusahaan FeedMill.

Mari telisik dan kritik komposisi market share pakan ternak ayam di Indonesia. Charoen Pokphand 28,10 persen. Japfa 17,27 persen. Sierad 11,58 persen. Wonokoyo 8,67 persen. Chell Samsung 7,89 persen. Cargill 6,32 persen. Gold Coin 3,27 persen. Lainnya 16,9 persen.


Mencermati data di atas, jelas terjejak bahwa selama ini arus kas/laba/kesejahteraan; mayoritas mengalir, terakumulasi dan mengendap hanya ke sekelompok kecil perusahaan PMA integrated yang oligopoli dan kartel menguasai bisnis peternakan ayam dan telur di Indonesia secara melanggar UU.


Mayoritas perusahaan oligopoli dan kartel itu dimiliki pihak asing. Akibatnya mayoritas uang dan laba akan mengalir, terakumulasi dan mengendap di negara mereka. Membuat negara mereka jadi makmur, kaya dan sejahtera. Bukan Indonesia! Inilah kolonialisme era abad ini. Modern halus dan tidak perlu pakai perang dan senjata konvensional.


Akibatnya lagi, peternak rakyat bumiputera, sebagai populasi terbesar, hanya bisa menikmati margin sisanya saja (± 2,8 % ongkos produksi/cogs); yaitu sebagai peternak terjajah pemelihara/penggemukan melalui pola kemitraan inti–plasma (contract farming) yang tidak fair, rodi dan bahkan sangat tidak adil.

Margin yang tersisa (± 2,8 % cogs) itupun didesain, dijatah ketat dan sistematis dikontrol perusahaan oligopoli dan kartel milik asing itu. Namun bila ada musibah, para peternak bumiputera/plasma nyaris harus menanggung beban rugi sendirian. Ironinya, mereka didesain terlilit utang, berpola rentenir, dengan pihak intinya (juragan ternak).

Pendek kata, para peternak bumiputera/plasma hanya menjadi kuli dikandang milik sendiri, bahkan pekerja rodi di lahan ternaknya sendiri. Ironinya lagi, mayoritas hanya memiliki 3.000-5.000 ekor ternak bahkan kurang.

Kini 65 tahun sudah NKRI merdeka nan kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia merdeka. Tapi kok mayoritas petani dan peternak bumiputera masih pada kere alias miskin ?.


Jadi, jikalau Mentan RI Suswono dan/birokrasi Kementan menyatakan bahwa saat ini peternak ayam dan telur di Indonesia sudah swasembada, namun nyatanya para peternak bumiputera/plasma masih gurem-miskin; maka bolehlah Menteri dan birokrat NKRI di Kementan disamakan dengan penjajah VOC yang memeras keringat dan mengisap darah petani dan peternak Indonesia. Bagaimana Pak Presiden SBY? Setuju? Merdeka! (*)

Rabu, 08 September 2010

Kartelisasi Unggas Merampas Konsumen Nasional

Kenaikan Harga Pakan Tidak Tepat


Kamis, 26 Agustus 2010

Bandung, Kompas - Rencana kenaikan harga pakan yang diungkapkan perusahaan pakan ternak dinilai sangat tidak tepat dengan kondisi saat ini. Selain harga pakan dinilai sudah sangat tinggi, masa menjelang Lebaran juga dapat memicu kenaikan harga daging.

Menurut peternak di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Waryo Sahru (47), Rabu (25/8), rencana perusahaan pakan akan memicu kenaikan harga daging. Saat ini harga daging ayam di tingkat pedagang sekitar Rp 30.000 per kilogram. Harga itu diperkirakan mulai naik sejak H-7 Lebaran atau 3 September, dan bisa mencapai Rp 35.000 per kg. Sebelum bulan puasa, harga daging ayam masih sekitar Rp 22.500 per kg.

Perusahaan pakan ternak berencana menaikkan harga pakan Rp 100-Rp 200 per kg. Harga itu diprediksi naik setelah Lebaran. Harga pakan ayam di Jabar saat ini sudah dianggap tinggi, yakni sekitar Rp 5.000 per kg.

"Padahal, kondisi sekarang saja sudah membuat banyak peternak gulung tikar. Saat ini jumlah peternak ayam di Jabar kurang dari 5.000 orang," kata Waryo.

Sebelum lima tahun lalu, jumlah itu masih sekitar 10.000 peternak. Keuntungan yang diperoleh peternak pun sangat minim. Menurut Waryo, biaya produksi saat ini mencapai Rp 14.000 per kg, sedangkan harga ayam di tingkat peternak hanya Rp 15.000 per kg.

Melonjak lebih tinggi

Sekretaris III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia (PPUI) Ashwin Pulungan menjelaskan, tidak pernah ada waktu yang dianggap tepat untuk menaikkan harga pakan, baik sebelum maupun setelah Lebaran. Rencana itu akan membuat harga daging ayam pada masa Lebaran melonjak lebih tinggi dari biasanya.

Saat Lebaran 2009, ketika tidak ada rencana kenaikan harga pakan, misalnya, harga daging ayam hanya Rp 25.000 per kg. "Apalagi, bibit ayam usia sehari amat sulit didapatkan sejak dua bulan lalu. Kalau harga pakan naik, semua peternak rakyat akhir 2010 bisa habis," kata Ashwin.

Ketua Umum Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia Ade M Zulkarnain mengatakan, kenaikan harga pakan akan memukul peternak di dalam negeri. "Termasuk, peternak berskala mikro di pedesaan. Selanjutnya, saya khawatir harga daging dan telur naik," ujarnya.

Jika biasanya harga akan turun setelah Lebaran, kemungkinan itu dikhawatirkan tak terjadi. Menurut Ade, anggaran peternak untuk pakan merupakan biaya terbesar atau sekitar 60 persen dari pengeluaran. "Kalau harga pakan mau dinaikkan, berapa lagi keuntungan peternak. Kenaikan harga pakan itu cara untuk menambah keuntungan industri besar," ujar Ade.

Menurut Ade, dukungan anggaran pemerintah terhadap peternakan ayam lokal di Indonesia dianggap sangat tak memadai, yakni tak lebih dari Rp 15 miliar per tahun. Ade menambahkan, harga berbagai kebutuhan peternak masih amat tinggi.

Harga induk ayam dalam bentuk grand parent stock (GPS), misalnya, mencapai 45 dollar AS per ekor. Berbagai kebutuhan lain, seperti tepung daging dan tulang (meat and bone meal), jagung, dan obat-obatan, juga masih banyak yang diimpor.

"Jadi, bukan menaikkan harga. Justru harga pakan saat ini seharusnya diturunkan. Soalnya, Indonesia saat ini tengah menuju swasembada jagung," ujar Ade. Saat ini di Jabar terdapat se- kitar 640 peternak ayam lokal. (BAY)

Kartelisasi Unggas Merampas Konsumen Nasional


Pendapat PPUI :


Kita ketahui bersama bahwa komponen harga pakan merupakan 75% pembentuk harga produksi ayam. Apabila harga pakan dinaikkan sepihak oleh GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak) sungguh sangat memberatkan para peternak unggas ras diseluruh Indonesia. Harga pokok yang akan ditanggung peternak semakin membesar disamping mereka membeli DOC serta obat-obatan dan vitamin. Kemampuan peternak tidak ada untuk masuk kandang bila harga pakan melambung tinggi sekitar Rp. 5.300,-/Kg. Sementara harga jual ayam panen tidak bisa diprediksi sebagai akibat kemungkinan terjadinya harga kartel ayam panen yang diberlakukan oleh para perusahaan besar integrator unggas.


Bila kita perhatikan, konsumen sapronak pakan adalah para peternak yang masih bertahan menjalankan usaha peternakan berada pada posisi hanya 10% populasi dibandingkan dengan penguasaan populasi dari para perusahaan besar PMA asing sebanyak 90%. Para perusahaan PMA asing inilah yang menentukan segala harga sapronak maupun harga daging ayam Nasional. Bila melihat kemampuan populasi ini, pernyataan GPMT untuk menaikkan harga pakan bukan ditujukan kepada konsumen sapronak yang 10% itu, akan tetapi mereka (GPMT) menyatakan harga pakan akan naik menjelang lebaran ini, adalah untuk memperkuat argumentasi harga karkas bersih di konsumen daging ayam tetap mahal dan menjelang lebaran ini harga bisa mencapai Rp. 32.000,- s/d Rp.35.000,-/Kg. Momentum pasar lapar dalam lebaran inilah yang akan dikemplang para perusahaan besar PMA di Indonesia. Harga pokok pakan para perusahaan PMA asing sangat rendah kisaran dibawah Rp.3.300,-/kg karena mereka memiliki pabrik pakan sendiri dan dibolehkan UU No.18 Tahun 2009 berbudidaya seperti peternak kecil. Perputaran usaha unggas Nasional Rp. 120,- Triliun/Tahun. Masih adakah pengawasan dari Pemerintah terhadap kejahatan pemerasan/perampokan terhadap konsumen ini ?


Tidak ada dasar yang kuat untuk menaikkan harga pakan bila kita memperhatikan trend harga jagung yang hanya Rp. 2.300,- s/d Rp. 2.400,-/Kg (jagung mencapai 53% dalam pakan unggas) kemudian komponen bahan baku impor lainnya yang setabil dimana posisi kurs rupiah terhadap dollar cederung setabil bahkan menguat.


Pemerintah perlu mengawasi adanya pemaksaan pengaturan bibit (DOC) oleh satu kelompok usaha PMA yang mewajibkan kepada setiap perusahaan Breeding Farm (BF) yang membeli GP atau PS dari PMA tersebut untuk menyetorkan 30% dari jumlah FS di BF kepada satu perusahaan besar PMA tertentu agar mereka bisa mengatur bibit DOC melalui organisasi GPPU Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas). Perilaku inilah yang PPUI selama ini ekspose bahwa adanya dagang Kartel dalam kegiatan akonomi unggas Nasional. Dimanakah fungsi pemerintah dalam menjalankan UU ? (000)